Benarkah Guru Sumber Intoleransi?

Kerasnya kontestasi pemilu dalam memperebutkan kursi presiden tidak dapat dihindari. Masing-masing tim pemenangan memiliki gaya dan strategi sendiri. Tim bekerja ekstra keras dengan kajian-kajian dan analisa bagaimana mereka dapat merebut simpati masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk dijadikan mereka bahan kampanye dan menentukan kebijakan. Dan itu bisa menjadi strategi positif dan negatif. Banyak kalangan yang mengkwatirkan akan hal tersebut. Apalagi bila pihak ketiga yang jadi penyusup gelap dan memanfaatkannya untuk mengoyak bangsa. Jika benar terjadi dan harus mengorbankan persatuan maka kita semua akan menyesal. Memperbaiki lagi tentu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan hati.
Mari kita lihat perjalan bangsa ini. Setelah berdarah-darah pendiri bangsa berjuang meletakan dasar negara dilanjutkan pemerintah dan rakyat yang juga bersusah payah mengisi kemerdekaan dengan aneka pembangunan baik secara fisik dan manusianya. Kita bangga dengan kemajuan yang ada. Tentu kita tidak rela negara terkoyak akibat ambisi golongan.
Pemilu 2019 yang baru selesai masih menyisakan bekas-bekas kelam di dunia pendidikan. Citra negatif semakin kentara saat dan sebelum pemilu. Dibeberapa grup media sosial banyak pendidik yang melontarkan kata-kata yang bernuansa intoleran. Semakin nyata ketika guru maupun dosen ditangkap kepolisian karena melakukan ujaran kebencian dan menebar ancaman.
Sebenarnya sejak awal sudah bisa diprediksi, hal ini diperkuat dengan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah bahwa diketahui sebanyak 57% guru memiliki opini intoleran terhadap pemeluk agama lain. Sedangkan 37,77% keinginan untuk melakukan perbuatan intoleran atau intensi-aksi seperti dimuat di Tempo.
Tentu kita semua bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan para guru tersebut terhadap anak didiknya? Apa mereka sudah menebarkan bibit-bibit intoleran dan kebencian?
Maka ini menjadi masalah serius  yang perlu disikapi oleh pemeritah khususnya departeman pendidikan dan membutuhkan penyelesaian yang tepat. Seperti perekrutan tenaga guru perlu mempertimbangkan alat test yang tepat untuk melihat kepribadian dan wawasan kenasionalannya. Tentu pada bagian strutural perlu melakukan kontrol. Akan menjadi repot jika pada bagian struktural diduduki oleh orang-orang politik. Jika gurunya mulai menunjukan sikap intoleran maka kepala sekolah bertindak. Jika guru dan kepal sekolah intoleran maka pengawas sekolah dan kepala dinas pendidikan yang bertindak dilanjutkan jenjang yang lebih tinggi yakni direktorat.
Semoga kekwatiran kita segera sirna dan menatap Indonesia sebagai negara kuat dan rakyatnya damai sejahtera.

0 komentar:

Post a Comment

Komentar yang manis yah